FAJAR.CO.ID, YOGYAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan kebijakan pangan di Yogyakarta tidak sekadar untuk bertahan hidup.
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bertujuan untuk kedaulatan pangan. “Untuk menjaga suplai bahan pangan, kami juga menjaga luasan lahan pertanian. Kami punya program mempertahankan minimal 35.000 hektare lahan pangan selain padi di DIY,” katanya saat menerima tamu Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) pada Rabu (24/8).
Sultan mengklaim total luas lahan pertanian di DIY mencapai sekitar 52.104 hektare. Dari luas tersebut jumlah produksi padi DIY pada 2021 mencapai 853.564 ton, sedangkan jumlah konsumsi hanya sekitar 680.000-an ton.
Kemudian, sisa produksi menjadi stok pangan, disimpan berupa gabah dan ada pula yang diserap PNS dengan kebijakan Pemda DIY.
“Berbagai kebijakan yang kami keluarkan ini bertujuan agar harga tidak fluktuatif dan tetap bisa menghasilkan pangan yang cukup untuk masyarakat DIY sendiri,” katanya.
Di sisi lain, Sekretariat Jenderal Wantannas RI, Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro mengatakan berdaulat tidak hanya terkait kedaulatan wilayah, tetapi juga kedaulatan ekonomi dan pangan.
“Pemahaman atas kedaulatan secara luas ini agar kita tidak rentan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan untuk menggoyahkan bangsa ini,” ujarnya.
Bicara Penanganan Bencana Jangka Panjang Lebih lanjut, Harjo mengungkapkan tujuannya menyambangi Yogyakarta dalam kunjungan kerja kali ini. Kunjungan ini, katanya, berkaitan dengan masalah sistem resi gudang.
Menurutnya, sistem resi gudang dinilai menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk menjaga kestabilan harga komoditas pangan dengan mekanisme tunda jual.
“Mengapa tujuannya Jogja? Karena dari hasil pengamatan kami, Jogja sudah relatif lebih baik,” ungkapnya. Ia berharap sistem ini dapat menunjang program pemerintah dalam rangka menghadapi krisis pangan. (jpnn/fajar)
